Setiap tahun, ketika kita memperingati Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh, kita kembali berbicara tentang pendidikan. Tentang guru, sekolah, generasi muda, prestasi, kurikulum, fasilitas, dan masa depan Aceh. Panitia memasang spanduk, melaksanakan upacara, dan menyampaikan sambutan. Berbagai slogan tentang pendidikan kembali terdengar.
Namun, di tengah semua perayaan itu, ada satu pertanyaan yang mungkin lebih penting untuk kita renungkan: setelah sekian lama pendidikan menjadi bagian penting dari pembangunan Aceh, manusia seperti apa yang sebenarnya sedang kita lahirkan?
Pertanyaan ini penting karena persoalan pendidikan Aceh tidak sesederhana mengatakan bahwa pendidikan kita buruk atau baik. Aceh justru memiliki modal pendidikan yang sangat besar. Kita memiliki tradisi keilmuan Islam yang panjang melalui dayah, meunasah, balai pengajian, serta berbagai lembaga pendidikan modern. Aceh memiliki sejarah intelektual yang tidak pendek.
Namun, kekayaan sejarah tersebut menghadapkan kita pada tantangan baru: bagaimana menjadikan tradisi pendidikan Aceh tetap relevan di tengah perubahan zaman?
Anak-anak Aceh hari ini hidup dalam dunia yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya membutuhkan kemampuan membaca buku, tetapi juga harus mampu membaca perubahan. Mereka tidak cukup hanya menghafal pengetahuan, tetapi harus mampu mengolah dan mempertanyakan pengetahuan. Mereka membutuhkan kemampuan teknologi, komunikasi, bahasa asing, berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan.
Di sinilah pendidikan Aceh harus melakukan refleksi.
Kita terlalu sering melihat keberhasilan pendidikan melalui angka. Nilai, ranking, jumlah lulusan, akreditasi, sertifikat dan berbagai indikator administratif memang penting. Tetapi pendidikan tidak boleh berhenti pada angka.
Sebab ada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang terjadi kepada seorang anak setelah bertahun-tahun berada di sekolah?
Apakah ia menjadi manusia yang jujur? Apakah ia berani menyampaikan pendapat? Apakah ia mampu berpikir mandiri? Apakah ia memiliki kepedulian terhadap lingkungannya? Apakah ia mampu menciptakan sesuatu? Apakah ilmu yang ia peroleh mampu membantu menyelesaikan persoalan masyarakat?
Jika seorang anak memperoleh nilai tinggi tetapi takut bertanya, terbiasa menerima tanpa berpikir, dan tidak mampu membaca persoalan di sekitarnya, maka kita perlu bertanya kembali: pendidikan macam apa yang sedang kita bangun?
Pendidikan Aceh juga tidak boleh hanya berbicara tentang gedung sekolah dan fasilitas. Infrastruktur memang penting, tetapi pendidikan yang berkualitas membutuhkan ekosistem. Sekolah harus memberi guru ruang untuk berkembang. Anak harus mendapatkan lingkungan belajar yang sehat. Sekolah perlu melibatkan orang tua. Sekolah harus menjadi ruang yang mendorong rasa ingin tahu, bukan sekadar tempat menyelesaikan kewajiban.
Dan di atas semua itu, kita harus berbicara tentang pemerataan.
Aceh bukan hanya Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, atau kota-kota besar lainnya. Ada anak-anak yang belajar jauh dari pusat pemerintahan, dengan keterbatasan guru, fasilitas, akses internet, bahkan kondisi ekonomi keluarga.
Maka kita tidak seharusnya mengukur keberhasilan pendidikan Aceh hanya dari seberapa bagus sekolah terbaik kita. Kita harus melihat keberhasilan pendidikan dari seberapa jauh kita mampu mengangkat sekolah dan anak yang paling tertinggal.
Sebab tidak adil jika koordinat tempat kelahiran menentukan masa depan seorang anak.
Namun, ada satu hal lain yang tidak kalah penting: pendidikan Aceh jangan sampai kehilangan identitasnya.
Aceh memiliki sejarah, budaya, tradisi keilmuan Islam, bahasa, dan pengalaman sosial yang sangat kaya. Pendidikan seharusnya tidak membuat generasi Aceh tercerabut dari akar sejarahnya sendiri.
Anak Aceh perlu mengenal dunia, tetapi juga harus memahami tanah kelahirannya.
Mereka perlu belajar teknologi, tetapi juga memahami nilai dan etika. Mereka perlu mampu bersaing secara global, tetapi tidak kehilangan karakter. Mereka perlu memahami ilmu pengetahuan modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama.
Karena itu, kita tidak perlu mempertentangkan pendidikan agama dengan pendidikan modern.
Anak Aceh seharusnya mampu memahami isi Al-Qur’an sekaligus membaca perkembangan teknologi. Mampu memahami tradisi keilmuan Islam sekaligus berpikir kritis. Berakar pada identitas lokal, tetapi mampu berdialog dengan dunia global.
Pendidikan juga harus semakin dekat dengan persoalan nyata Aceh.
Aceh memiliki persoalan lingkungan, kebencanaan, kemiskinan, pengangguran, pertanian, kelautan, teknologi, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Semua itu seharusnya dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.
Kita tidak cukup hanya mengajarkan anak-anak bagaimana menjawab soal tentang lingkungan. Kita harus mengajak mereka memahami mengapa lingkungan di sekitarnya rusak dan bagaimana memperbaikinya.
Tidak cukup hanya belajar teori kebencanaan. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyelamatkan diri dan membantu masyarakat ketika bencana terjadi.
Tidak cukup hanya belajar kewirausahaan. Kita harus memberi mereka kesempatan untuk menciptakan sesuatu.
Dengan demikian, sekolah dan kampus tidak menjadi ruang yang terpisah dari masyarakat, tetapi menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan Aceh.
Pada akhirnya, pendidikan Aceh harus berani bergerak dari paradigma “mencetak lulusan” menuju “membangun manusia.”
Kita tidak membutuhkan generasi yang hanya sibuk mencari pekerjaan. Kita membutuhkan generasi yang mampu menciptakan pekerjaan, membangun gagasan, melakukan penelitian, mengembangkan teknologi, menjaga lingkungan, merawat kebudayaan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Maka momentum Hardikda seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan.
Hardikda semestinya menjadi ruang untuk bertanya dan mengevaluasi: apa yang telah berubah dari tahun ke tahun?
Berapa banyak anak yang mendapatkan pendidikan lebih baik? Berapa banyak sekolah yang benar-benar meningkat kualitasnya? Berapa banyak guru yang berkembang? Berapa banyak anak dari daerah terpencil yang mendapatkan kesempatan yang sama? Dan yang paling penting, berapa banyak manusia berkualitas yang berhasil kita lahirkan dari sistem pendidikan Aceh?
Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan tentang berapa banyak gedung yang kita bangun, berapa banyak ijazah yang kita terbitkan, atau berapa banyak angka yang tercatat dalam laporan.
Pendidikan adalah tentang manusia.
Dan barangkali, pertanyaan terbesar pada momentum Hardikda Aceh hari ini bukanlah “sudah sejauh mana pendidikan Aceh berkembang?”
Melainkan:
“Sudah sejauh mana pendidikan Aceh mengubah kehidupan anak-anak Aceh?”
Jika pertanyaan itu mampu kita jawab dengan jujur, maka Hardikda tidak akan sekadar menjadi hari untuk mengenang sejarah pendidikan Aceh.
Ia akan menjadi momentum untuk menentukan masa depan pendidikan Aceh.
Penulis: Muhammad Anil Alwi — Sekjend PC PMII Kota Lhokseumawe